Seperti kita ketahui, Indonesia terkenal dengan julukan Negara Zambrut Khatulistiwa. Secara fisik Indonesia dikenal juga sebagai Negara Kepulauan.
Negara ini terletak di Khatulistiwa dan diapit 2 Benua (Asia dan Australia), 2 Samudera (Hindia dan Pasifik), dan 2 sirkum Pegunungan (Mediterania dan Pasifik)

Dikelilingi oleh Sungai, Selat, Laut dan Samudera
Didalamnya terdapat Danau dan Bendungan.
Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Negara ini dikenal juga sebagai Negara yang memiliki PERGERAKAN ALAM terbesar di planet ini.
Atas dasar informasi tersebut, seorang pemimpin di Negara ini haruslah memiliki kepribadian yang kuat, memiliki keputusan yang tegas dan yang paling penting juga, dia harus memiliki Jiwa yang bersahaja.
Oleh sebab itu pada Era Pemerintahan Presiden Soeharto, semua elemen dan kekuatan masyarakat Indonesia diarahkan pada Pembangunan, BUKAN POLITIK, yaitu : Pembangunan Ekonomi, Pertanian, Perkebunan, Sosial Budya, Pertahanan dan Keamanan ==è kesemuanya itu untuk mengantar Indonesia menuju Masyarakat Industri.
Pertanyaannya sekarang, Mengapa yang dipilih adalah Program Pembangunan dan bukan program politik ?
Negara kita adalah mantan Negara Terjajah, dan oleh sebab itu, kita bekerja sama dengan sesama mantan Negara Terjajah (terutama Asia Tenggara) dan memiliki kesepakatan untuk berkonsentrasi pada PEMBANGUNAN. Ternyata hal tersebut didukung oleh negara-negara besar dan maju karena Kesepatakan tersebut bisa membantu mereka dalam menangani masalah Komunisme, Teroris dan berbagai masalah dunia lainnya.

Andy Siahaan, wartawan peliput kecurangan pemilihan umum legislatif yang diduga dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Pematang Siantar, malah dijadikan tersangka dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan terhadap Camat Siantar Timur, Junaidi Sitanggang. Atas tuduhan ini, Andy yang sehari-hari merupakan wartawan Trans TV, balik melaporkan Junaidi yang dianggap menghalang-halangi tugas jurnalistik.

Menurut Andy, tudingan melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan terhadap Junaidi bermula dari liputan yang dia lakukan tanggal 11 April lalu. Sebelumnya dia tengah melakukan liputan tentang tuntutan penghitungan suara ulang oleh Aliansi Partai Politik di Pematang Siantar. Tuntutan ini terkait dugaan kecurangan saat terjadi rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

“Saya mendapat info terjadi keributan saat puluhan pengurus partai politik yang mengatasnamakan Aliansi Parpol di Siantar meminta dilakukan penghentian rekapitulasi suara di Kecamatan Siantar Timur. Terjadi pertengkaran antara pengurus parpol dengan Camat Siantar Timur. Melihat situasi tersebut saya lalu mengambil gambar pertengkaran itu. Di saat itulah, secara arogan Camat Siantar Timur mendatangi saya dan mencoba merampas kamera,” papar Andy.

Peristiwa tersebut justru semakin memicu kemarahan pengurus parpol yang mencoba membuka pagar kantor kecamatan secara paksa. Andy sempat menanyakan tindakan Junaidi tersebut. Andy berujar kepada Junaidi, mengapa sebagai pejabat, dia tidak tahu tugas wartawan padahal Junaidi adalah lulusan salah satu perguruan tinggi yang mendidik calon pamong.

Pertengkaran tersebut berbuntut panjang, karena Junaidi melaporkan Andy ke Polresta Pematang Siantar dengan tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan dan memaksa masuk dalam sebuah ruangan. Andy diancam pasal 335 subsider Pasal 310 dan pasal 168 ayat tiga dan empat KUHP.

“Saya juga balik menuntut Junaidi karena menghalang-halangi tugas jurnalistik. Banyak saksi yang melihat kejadian tersebut, dan saya sama sekali tak memaksa masuk dalam kantor kecamatan,” ujar Andy.

Menurut Divisi Advokasi Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Medan Onny Kresnawan, tak sepatutnya pejabat setingkat camat justru menghalang-halangi tugas wartawan. Mestinya sebagai pejabat publik dia tahu, tugas wartawan kan menginformasikan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung terhadap publik. “Kalau tindakan menghalang-halangi tugas jurnalistik itu dilakukan oleh preman, kami masih bisa memahaminya, tetapi ini dilakukan seorang pejabat publik,” ujar Onny.

AJI Medan, lanjut Onny, siap mengadvokasi Andy karena yang bersangkutan memang tengah melakukan tugas jurnalistiknya. “Kami siap mengadvokasi Andy, apalagi dia tengah melakukan tugas-tugas jurnalistik,” katanya.

Menurut Andy, bukan sekali ini wartawan di Pematang Siantar dihalang-halangi pejabat publik dalam melakukan liputan. Saat meliput dugaan kampanye terselubung yang diduga dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Pematang Siantar, wartawan dilarang mengambil gambar. “Kasus ini juga telah kami laporkan ke polisi,”katanya.

Junaidi sendiri saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, tak mengangkat.

Rapat harian pimpinan Partai Golkar, Rabu (22/4), memutuskan untuk menghentikan pembicaraan koalisi dengan Partai Demokrat yang dilakukan tim dari kedua partai selama satu pekan terakhir.

Dalam keterangan pers di Kantor DPP Partai Golkar, Sekjen Golkar Sumarsono mengatakan, keputusan menghentikan komunikasi politik dengan Demokrat karena tidak didapatkan titik temu dan kesamaan pandangan. “Setelah melakukan komunikasi politik yang intensif untuk melanjutkan pemerintahan SBY-JK selama satu minggu ini, tidak didapatkan titik temu koalisi dari kedua belah pihak,” kata Sumarsono kepada wartawan.

Pembicaraan koalisi dengan Demokrat, lanjut dia, tidak mencapai mufakat. Selanjutnya, rapat memutuskan untuk memberikan mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain.

Namun, saat ditanya, apakah keputusan ini menutup pintu koalisi dengan Demokrat, Sumarsono memberikan jawaban mengambang, “Ya mandat kepada Ketua Umum untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai politik, di situ termasuk Demokrat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif mengatakan, penghentian pembicaraan koalisi adalah yang dilakukan tim yang khusus dibentuk Golkar. Adapun komunikasi politik oleh Ketua Umum tetap berjalan.